02 March 2026
--:--:-- WIB
--:--:-- UTC

Laporan Akuntabilitas

Transparansi Kinerja - Stasiun Klimatologi Jawa Tengah

Informasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Stasiun Klimatologi Jawa Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

LAKIP merupakan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pimpinan instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

LAKIP Tahun 2024

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 Stasiun Klimatologi Jawa Tengah.

Unduh PDF
LAKIP Tahun 2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 Stasiun Klimatologi Jawa Tengah.

Unduh PDF

Laporan Keuangan

Laporan keuangan Stasiun Klimatologi Jawa Tengah yang mencakup laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan laporan lainnya.

No Jenis Laporan Tahun Aksi
1 Laporan Realisasi Anggaran 2024 Unduh
2 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 2024 Unduh
3 Laporan Realisasi Anggaran 2023 Unduh
4 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 2023 Unduh

Laporan Kinerja

Laporan kinerja tahunan yang memuat evaluasi pencapaian target kinerja, analisis capaian, dan rekomendasi untuk perbaikan.

Laporan Kinerja 2024

Evaluasi kinerja tahun 2024

Unduh
Laporan Kinerja 2023

Evaluasi kinerja tahun 2023

Unduh
Laporan Kinerja 2022

Evaluasi kinerja tahun 2022

Unduh

Laporan Audit

Laporan hasil audit internal dan eksternal yang dilakukan terhadap Stasiun Klimatologi Jawa Tengah.

Informasi Audit

Laporan audit tersedia untuk tahun 2022-2024. Untuk tahun sebelumnya, silakan hubungi Sub Bagian Tata Usaha.

Kontak untuk Informasi Lebih Lanjut

Untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai laporan akuntabilitas atau memerlukan dokumen tertentu, silakan hubungi:

Sub Bagian Tata Usaha

Jl. Siliwangi No. 291 Semarang

Telepon: (024) 7609016

Email: staklim.semarang@bmkg.go.id

Website:

www.bmkg.go.id

Catatan: Semua laporan akuntabilitas disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melalui proses verifikasi yang sesuai.